Penerapan Kalkulus Force Strategy pada Kemenhan
Kalkulus FS menjadi urusan utama manajemen pertahanan Kementerian pertahanan nasional umumnya. Tidak ada kerangka baku namun normanya adalah menurunkan struktur tersebut dari paket “policy” pertahanan nasional, kedalam strategi berujung munculnya alternatif FS untuk operasi dilapangan berupa (paket) kekuatan gabungan yang digunakan, sedang atau di pelihara selama ini.
Rencana jangka panjang ini selalu berbasis gabungan, mengingat opsgab adalah operasi yang paling effisien. Tidak effisien kalau setiap Angkatan berhitung FS masing masing; baru di-linearkan sebagai kekuatan gabungan.
Meningkatnya ketidakpastian, kaburnya batas ancaman, tebalnya “kabut peperangan” (fog of war), dan semakin terbatasnya sumber daya mendesak diperlukan mekanisme kalkulus FS yang kokoh dan konkrit sebagai basis pemilihan kekuatan yang transparan dan akuntabel. Mekanisme ini membantu terciptanya “road-map” transformasi keinginan militer dengan cakrawala waktu antara 15-20 tahun. Produknya adalah rencana pengembangan; rincian Jangka Panjang sebagai turunannya, dan produk -nya berupa kapabilitas (capabilities) kekuatan militer.
FS adalah perangkat hubungan sipil-militer KemHan dengan Parlemen. Kecenderungan menggunakan skenario sebagai basis FS makalah lebih banyak menyoroti skenario. Isu modernisasi, biaya total (total life-cycle cost) & estimasi-nya, elemen FS seperti
personil & laju atrisinya baik aktif dan cadangan, rekruiting, industri pertahanan nasional, QDR
(quadrenials defense review), DDR (defense requirements review), dan FS portofolio diluar bahasan ini.
QDR atau DDR merupakan kajian rutin KemHan untuk uji keabsahan pendekatan kalkulus FS dan evaluasi pengembangannya serta keandalan track “road-map”---perlu tidaknya koreksi. Asumsi bahasan; semua problema yang muncul berangkat bersama-sama dari tahun ke-nol.
Peran KemHan, Strategi dan Kebijakan dan Interaksi dengan Parlemen
KemHan sebaiknya memiliki tim ahli yang membangun konsep kebijakan pertahanan nasionalnya, kebijakan & perencanaan, penganggaran (dalam total life-cycle cost), konsep kapabilitas, kaitan pengembangan kekuatan & teknologi & modernisasi serta seksi effektifitas – biaya dan isu kritis lainnya.
Inisiasi Menteri/Sekretaris pertahanan dengan format populer yakni “policy” dan di-ikuti dukungan konkrit subordinasi policy yakni “strategi” dan kata terakhir ini mencerminkan ajakan jelas kearah mana performa kinerja KemHan.
Strategi adalah pendekatan sistematik menuju perubahan dan aplikasi yang menjamin tercapainya obyektif (desired ends). Strategi berfokus kepada suatu obyektif jangka panjang guna mempertemukan prediksi suatu kondisi dengan realitas-nya.
Kelangkaan strategi hampir pasti mengaburkan kejelasan arah; terhimpit krisis dan perubahan, antara politik dan kebijakan, tergerus hantaman kanan/kiri isu lingkungan dengan konsekuensi hilangnya energi atau kehilangan manfaat (benefit-loss) yang bisa saja tidak terukur dan tidak transparan.
Untuk lebih mudah memahami persepsi policy dan strategy, dibuat algoritma pertanyaan seperti dibawah ini :
· Obyektif “kebijakan”(policy) ----What do we want to do ?
· Strategic execution ---- How do we plan to do it ?
· Threats, vulnerabilities, challenges, opportunities ---- What we are up against?
· Unilateral or multilateral choices, alliances or coalitions or alingments, international institutions, viable defense forces, economic or political or diplomatic or informational instruments ---- What is available to do it ?
· Risks, deficiencies unforseen outcome, cultural blinders ---- What are the mismatches ?
Diawali dengan demonstrasi peran utama Menhan yang relatif umum, yakni membangun program pertahanan nasional (FS) melalui skema dibawah ini.
Program pertahanan nasional sebenarnya berintikan alir fikir FS yang diinginkan. Alir fikir yang
merepresentasikan aliran dari kepentingan nasional dan promosi sistem nilai, bermuara di-strategi keamanan nasional (KamNas) yang berperan mengawal promosi serta mensinergikan semua strategi instrumen nasional lainnya dalam orkestra yang kokoh, dan lahir-nya FS
yang mendemonstrasikan bukan dikarenakan ambisi elit militer.
Berbasis (keputusan Menhan) kebutuhan kapabilitas kekuatan gabungan, dikompromikan ke- Angkatan untuk berhitung kekuatan masing-masing (dalam term kapabilitas) dengan alternatif kekuatan gabungan paling optimum. Semakin minim kekuatan yang dibangun semakin kecil peluang sukses dan semakin besar risiko yang dihadapinya.
Memahami proses keputusan Menhan, dilanjutkan proses keputusan antara parlemen (kongres) dengan Presiden, Menhan dan staf serta para Komandan lapangan. Proses pengambilan keputusan dengan agenda kalkulus FS gabungan berbasis kapabilitas di-ikuti konsekuensi
anggaran per masing alternatif FS melalui skema dibawah ini :
Penjelasan Algoritma Proses Interaksi FS diatas sebagai berikut :
1. Presiden menetapkan obyektif strategi keamanan nasional dan memformulasikan strategi keamanan nasional (baca KamNas; bersama Menhan) dan diteruskan ke KaKasGab.
2. Ka KasGab, berkonsultasi dengan para Panglima dilapangan, mengembangkan strategi militer nasional dan membuat penilaian risiko dengan berbagai alternatif fiskal yang tersedia. Berikut Menhan memaparkan strategi dan penilaian risikonya kepada Presiden.
3. Usai mengkaji strategi & penilaian risiko Presiden berkonsultasi dengan Kongres. Produknya: petunjuk konkrit Presiden tentang strategi yang disarankan dan arahan fiskal.
4. Dengan petunjuk ini, Angkatan mendefinisikan program dan implementasi anggaran untuk
mengorganisir, melengkapi dan melatih serta mendukung elemen dibawah kegiatan tersebut.
5. Menhan menyiapkan seluruh perencanaan sekarang dan mendatang, konsekuensi anggaran, dan menyampaikan ke Presiden.
6. Setelah dikaji OMB dan disetujui Presiden, maka anggaran pertahanan nasional dimasukkan dalam anggaran nasional dan diserahkan ke Kongres. Menhan dan Ka KasGab menyiapkan laporan tahunan ke Kongres dengan implementasi anggaran. Dokumen ini harus tercipta sebelum Kongres menyetujui rancangan Presiden untuk melaksanakan pertahanan nasional di negeri ini.
7. Menhan & KaKasgab dan Angkatan memberikan jaminan keyakinan dan kebenaran rencananya serta implementasi anggaran.
8. Setelah kaji ulang dan interaksinya dengan KemHan, Kongress akan memberikan otorisasi program dan konsekuensi dukungan anggaran.
Proses diatas juga membahas pengembangan kekuatan (force development), misalnya; membagi-bagi kekuatannya dan kapabilitas operasional. Seluruh rencana pertahanan nasional hasil diskusi dengan Parlemen dikembangkan menjadi perencanaan operasional, misal: deploi dan emploi kekuatan dengan algoritma sebagai berikut:
1. Presiden, melalui MenHan (dibantu KasGab) menempatkan kekuatan terpilih pada masing-masing Komandan tempur dilapangan dan mendeploikan kekuatan sesuai prioritas yang mengalir dari muatan strategi pertahanan nasional dan strategi militer serta penilaian strategi regional.
2. Komandan di-lapangan menyiapkan rencana sesuai arahan Presiden & Menhan dan mengemploikan kekuatan sesuai strategi operasional (bagaimana mengoperasionalkan muatan strategi dilapangan) dan rencana operasional (rincian operasional yang mengalir dari strategi operasional). Hint: berbeda antara perencanaan strategi dan rencana operasionalnya (periksa tabel dibawah ini) dilihat dari beberapa kriteria, misal tujuan, orientasi, input, output dan bias.
Orkestra dan proses interaktif sesuai ilustrasi di-atas memberikan penekanan dan konsekuensi manajamenen bagi KemHan dan KaKasGab sebagai berikut :
1. MenHan dan KaKasGab mempertimbangkan dengan eksekutif, termasuk WanKamNas dan kantor OMB (office of management budget ~ semacam Bappenas) serta memaparkan strategi militer nasional kepada kongres dan tingkat konsekuensi kebutuhan anggaran.
2. KaKasgab berdiskusi dengan komandan lapangan tentang strategi dan obyektif strategi setiap regional, kriteria suksesnya operasi dan kapabilitas spesifik dan kelemahan-kelemahan besar lainnya guna mencapai sukses.
3. Peran sentra KaKasGab mempertimbangkan prioritas regional dan keseimbangan tuntutan antar komandan dilapangan pada saat beberapa elemen kekuatan yang dideploikan komit untuk
melaksanakan kapabilitasnya untuk beberapa regional.
4. KaKasgab mendengarkan usulan kapabilitas spesifik yang diperlukan bagi berbagai elemen kekuatan yang dideploikan dalam batas tingkatan (level) sumber daya yang digunakan sampai dengan 5 tahun mendatang. Dia membina langsung kegiatan Angkatan seperti mengorganisir pelatihan, melengkapi dan mendukung berbagai elemen kekuatan didalam agar tercapai kapabilitas operasional.
5. MenHan & KaKasgab adalah kunci prioritas distribusi alokasi sumber daya keseluruh elemen kekuatan yang dideploikan.
6. Terpenting adalah penilaian baik global maupun regional dan korelasi antara obyektif strategi
dengan operasional, dan tercapainya kapabilitas operasional oleh KaKasgab. Konsekuensi penilaian ini memberikan munculnya alternatif fiskal baik untuk sekarang maupun mendatang.
7. MenHan dan KaKasgab menggantungkan jawaban ini semua pada analis fisibilitas teknik, kelangsungan operasional, dan konsekuensi “biaya” yang dikeluarkan dan telah diformulasikan sebelumnya.Saat yang sama, MenHan dan Ketua menyarankan Kongress lebih flexibel menggunakan anggaran guna memenuhi kebutuhan elemen-elemen kekuatan pertahanan nasional.
8. Setelah Presiden setuju, MenHan dan KaKasgab mengirimkan laporan tahunan ke-Kongres dengan lampiran rinci anggaran. Dalam perencanaan ini, Menhan dan Ketua selalu membuat penyesuaian antara rencana dan kenyataan dilapangan.
MenHan dianggap paling paham penggunaan kekuatan milter setiap saat mengingat setiap harinya menggeluti kalkulus FS serta peran lain yang tidak kalah pentingnya yakni memonitor tingkat (level) kondisi keamanan nasional yang disebut NatSecCon (National Security Condition)----KemHan adalah satusatunya corong suara isu keamanan nasional, melalui
model dibawah:
Dalam model ini dimensi eskalasi keamanan nasional amat mempengaruhi tingkat keamanan nasional. Ekskalasi yang memenuhi tiga (3) dimensi, yakni horizontal, vertikal dan politikal, periksa ilustrasi dibawah ini.
